Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura membantah keras informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan keterlibatan dua yayasan milik Partai Hanura dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, DPP Hanura yang diwakili Sekretaris Jenderal serta Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026). Pertemuan dengan perwakilan ICW berlangsung sekitar 40 menit dan difokuskan pada klarifikasi hasil penelitian ICW yang belakangan menjadi rujukan berbagai informasi yang beredar di ruang publik.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, DPP Hanura menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya “dua yayasan milik Partai Hanura” dalam pengelolaan Program MBG tidak pernah tercantum dalam dokumen resmi penelitian ICW. Berbagai flyer, video, maupun narasi yang beredar di media sosial dan mengaitkan dua yayasan tersebut dengan Partai Hanura disebut berada di luar tanggung jawab ICW. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM dan Advokasi DPP Partai Hanura, Adil Supatra Akbar, dalam konferensi pers bersama jajaran pengurus DPP Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura, Rabu (10/6/2026).
Adil menegaskan, hasil klarifikasi dengan ICW menunjukkan bahwa tidak ada satu pun bagian dalam laporan penelitian yang menyebut keberadaan dua yayasan milik Partai Hanura dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, pihaknya menilai telah terjadi distorsi informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami menemukan adanya pihak-pihak yang menjual nama Partai Hanura dan mencatut nama partai untuk membangun narasi seolah-olah ada dua yayasan milik Hanura yang mengelola Program MBG. Setelah kami melakukan klarifikasi langsung kepada ICW, informasi tersebut terbukti tidak terdapat dalam dokumen resmi penelitian mereka,” ujar Adil.
Menurutnya, tuduhan mengenai adanya dua yayasan milik Partai Hanura yang terlibat dalam Program MBG merupakan hoaks dan bentuk disinformasi yang berpotensi merusak nama baik partai serta menyesatkan opini publik.
Dalam dokumen penelitian berjudul “Ada Siapa di Balik MBG?”, ICW memang mencatat adanya yayasan mitra MBG yang memiliki afiliasi politik formal melalui individu-individu yang memiliki latar belakang atau keterkaitan dengan partai politik. Salah satu nama yang disebut adalah Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Hanura, yang tercatat sebagai pendiri Yayasan Sahabat Pelangi.
Namun, DPP Hanura menegaskan bahwa keterlibatan Raden Ayu Amrina Rosyada dalam yayasan tersebut merupakan kapasitas pribadi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan Partai Hanura. Oleh karena itu, keberadaan yang bersangkutan dalam yayasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Yayasan Sahabat Pelangi merupakan yayasan milik Partai Hanura.
Meski demikian, menurut Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Hanura Ahmad Muqowam, partainya tetap akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui mekanisme internal organisasi. DPP Hanura akan memanggil Raden Ayu Amrina Rosyada melalui Dewan Kehormatan Partai untuk meminta penjelasan resmi terkait keterlibatannya dalam yayasan tersebut maupun dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami ingin memastikan seluruh kader Partai Hanura menjalankan aktivitasnya sesuai aturan organisasi dan ketentuan perundang-undangan. Karena itu, kami akan meminta penjelasan secara resmi agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Muqowam.
Ia menegaskan bahwa Partai Hanura tidak akan memberikan toleransi kepada kader yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan nama baik partai atau menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi.
Di sisi lain, Muqowam menegaskan bahwa Partai Hanura tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, program tersebut harus dikawal bersama agar berjalan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.
“Hanura mendukung penuh Program MBG karena manfaatnya sangat besar bagi masa depan generasi bangsa. Namun, dukungan itu harus diiringi dengan penguatan tata kelola, transparansi, profesionalisme, serta pengawasan yang ketat agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Muqowam.
