Jakarta — Momentum bulan kemerdekaan dinilai dapat menjadi ruang refleksi bagi masyarakat dan mahasiswa untuk memperkuat kehidupan demokrasi sekaligus menyampaikan kritik secara konstruktif.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengajak seluruh elemen masyarakat agar menjadikan Agustus 2026 bukan hanya sebagai momentum perayaan kemerdekaan, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan bangsa dan merumuskan gagasan untuk masa depan Indonesia.
Menurut Fernando, demokrasi membutuhkan kritik. Masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, melakukan pengawasan terhadap pemerintah, maupun menyuarakan persoalan yang dirasakan publik.
Namun, kritik akan menjadi lebih kuat apabila tidak berhenti pada penolakan atau aksi massa, melainkan dilengkapi dengan data, argumentasi, gagasan, dan solusi.
“Mahasiswa memiliki posisi penting dalam demokrasi. Karena itu, kritik harus tetap hidup, tetapi idealnya kritik tersebut juga mampu menawarkan gagasan dan solusi,” demikian pandangan Fernando.
Agustus, Momentum Memperkuat Persatuan
Fernando menilai suasana bulan kemerdekaan dapat dimanfaatkan untuk membangun energi positif di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa.
Menurutnya, masyarakat boleh berbeda pilihan politik, berbeda pandangan terhadap pemerintah, bahkan berbeda dalam melihat sebuah kebijakan. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menghilangkan kesadaran bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia.
“Berbeda pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Yang penting, jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan persatuan,” ujarnya.
Karena itu, momentum Agustus dapat diisi dengan berbagai kegiatan yang mendorong diskusi publik, kajian mahasiswa, forum kebangsaan, pengabdian masyarakat, maupun penyusunan rekomendasi kebijakan.
Mahasiswa Jangan Hanya Jadi Pengkritik
Fernando juga mendorong mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar sebagai kelompok intelektual dan kekuatan moral masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki keunggulan karena berada di lingkungan akademik yang memungkinkan mereka menguji sebuah persoalan melalui data, teori, riset, dan argumentasi.
Karena itu, ketika menemukan persoalan bangsa, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengatakan “apa yang salah”, tetapi juga mampu menjelaskan “mengapa itu terjadi” dan “apa solusinya.”
“Kalau ada kebijakan yang dianggap keliru, sampaikan kritiknya. Tetapi akan lebih kuat apabila kritik tersebut disertai data dan alternatif solusi. Dengan begitu, suara mahasiswa tidak hanya terdengar, tetapi juga diperhitungkan,” kata Fernando.
Kritik Tetap Penting, Cara Menyampaikannya Harus Cerdas
Fernando menegaskan, ajakan mengisi Agustus dengan kegiatan positif tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi kebebasan berpendapat.
Aksi demonstrasi tetap merupakan bagian dari mekanisme demokrasi selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.
Yang perlu dibangun, menurutnya, adalah budaya demokrasi yang semakin matang: kritik tetap tajam, tetapi tidak kehilangan etika; berbeda pendapat tetap bebas, tetapi tidak berubah menjadi permusuhan; dan aksi tetap diperbolehkan, tetapi harus memiliki tujuan serta pesan yang jelas.
Hal tersebut sejalan dengan pandangan Fernando dalam sejumlah pernyataan sebelumnya yang menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun tetap perlu dijalankan secara bertanggung jawab.
Kemerdekaan Harus Melahirkan Gagasan
Menurut Fernando, makna kemerdekaan tidak berhenti pada upacara, pengibaran bendera, atau berbagai perlombaan.
Kemerdekaan juga berarti kemampuan masyarakat untuk berpikir bebas, menyampaikan pendapat, mengawasi kekuasaan, sekaligus ikut mencari jalan keluar dari persoalan bangsa.
Karena itu, Agustus dapat menjadi momentum untuk kembali bertanya:
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, apa yang masih harus kita perjuangkan?
Pertanyaan tersebut, menurut Fernando, seharusnya menjadi bahan diskusi bersama antara mahasiswa, pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa.
“Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik. Justru demokrasi yang sehat adalah ketika kritik bisa disampaikan, didengar, diuji dengan data, kemudian menghasilkan perbaikan,” pungkasnya.
