Jakarta — Keputusan pemerintah mempertahankan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dinilai sebagai langkah rasional dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menilai kebijakan tersebut bukan sekadar soal struktur kelembagaan, melainkan bagian dari strategi menjaga keseimbangan kekuasaan dan efektivitas pengambilan keputusan negara.
“Dalam perspektif politik, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden adalah pilihan realistis. Ini memastikan kendali tetap terpusat sehingga respons terhadap isu keamanan bisa cepat dan terkoordinasi,” ujar Fernando.
Sebelumnya, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak akan membentuk Kementerian Keamanan maupun Kementerian Kepolisian. Dengan demikian, Polri tetap berada langsung di bawah Presiden seperti saat ini.
Menurut Fernando, keputusan ini juga penting untuk menghindari potensi tarik-menarik kepentingan politik di level kementerian yang justru dapat memperlambat proses pengambilan kebijakan.
“Kalau Polri dimasukkan ke dalam kementerian, ada risiko politisasi birokrasi yang lebih tinggi. Sementara tantangan keamanan hari ini menuntut netralitas dan kecepatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari sudut pandang tata kelola politik, posisi Polri yang langsung di bawah Presiden justru memperjelas akuntabilitas. Publik dapat dengan mudah melihat siapa yang bertanggung jawab atas arah kebijakan keamanan nasional.
Lebih lanjut, Fernando menilai agenda reformasi Polri tetap perlu berjalan, terutama dalam aspek regulasi internal dan penguatan profesionalisme.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, sebelumnya mengungkapkan bahwa timnya telah menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden, termasuk revisi Undang-Undang Polri serta pembenahan aturan internal.
Bahkan, terdapat target penyelesaian puluhan regulasi internal hingga 2029 di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.
Fernando menilai, kombinasi antara stabilitas struktur dan percepatan reformasi adalah kunci utama.
“Strukturnya dijaga tetap kuat, sementara isinya diperbaiki. Itu pendekatan yang paling moderat dan bisa diterima semua pihak,” ujarnya.
Ia menegaskan, keputusan ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas tanpa mengabaikan tuntutan perubahan.
“Dalam politik, yang paling penting adalah keseimbangan. Dan keputusan ini menurut saya sudah berada di titik tengah yang tepat,” tutup Fernando.
Dengan demikian, kebijakan mempertahankan Polri di bawah Presiden dinilai bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga bagian dari strategi menjaga stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan kepercayaan publik.
