Jakarta – Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum BULOG untuk membahas strategi penguatan ketahanan pangan nasional, stabilisasi pasokan dan harga, serta persoalan distribusi pangan antarwilayah.
Dalam FGD yang berlangsung Kamis, 10 September 2026 dan diinisiasi oleh AKBP Kamal Bahtiar SIK itu sebagai bagian dari Program Proyek Perubahan bertajuk “Transformasi Tata Kelola Kolaborasi Deteksi Dini Pengamanan Distribusi Pangan.”
Kemudian diikuti Direktur Ekonomi Baintelkam Polri Brigjen Pol. Hirbak Wahyu Setiawan, jajaran pejabat utama Baintelkam Polri, perwakilan biro, direktorat dan bidang, serta agen dan analis intelijen kepolisian. Sementara tiga narasumber hadir dalam forum tersebut, yakni Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Muhamad Mawardi, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Dr. Rachmi Widiriani, serta Kepala Divisi Manajemen Logistik Perum BULOG Joko Suryono.
Mawardi dalam paparannya menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan dan tata kelola kolaborasi antar-kementerian dan lembaga untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari RPJMN 2025–2029 dan sejalan dengan Asta Cita, khususnya agenda swasembada pangan, energi dan air, ekonomi hijau serta ekonomi biru.
“Pangan akuatik juga telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, antara lain melalui Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5 terkait swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam,” kata Mawardi dalam materi yang disampaikan pada forum tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi sekitar 1,5 tahun terakhir untuk menyederhanakan tata kelola sektor pangan. Regulasi tersebut mencakup pupuk bersubsidi, neraca komoditas, pergudangan, infrastruktur pascapanen, swasembada pangan, gabah dan beras, jagung, koperasi desa, kawasan swasembada pangan hingga Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Untuk pupuk bersubsidi, sebanyak 145 regulasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah disederhanakan menjadi tiga regulasi utama. Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi juga diturunkan 20 persen sejak 22 Oktober 2025.
Sementara dalam pelaksanaan MBG, pemerintah menekankan pentingnya keamanan dan mutu pangan, standar gizi, kehalalan, ketersediaan bahan baku, validasi data penerima manfaat serta tata kelola SPPG.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 63.133.649 penerima manfaat dan 27.469 SPPG di 38 provinsi. Sebanyak 18.508 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara 842 SPPG berstatus suspend.
Penataan penerima manfaat dilakukan menggunakan data by name by address, dengan prioritas kelompok 3B, santri dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Untuk 2027, penerima manfaat diproyeksikan mencapai 74.352.685 orang.
Di sektor perikanan, Mawardi menyampaikan pemerintah mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis protein ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Dr. Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 yang diperbarui pada 4 Agustus 2026, ketersediaan sejumlah komoditas strategis diproyeksikan mencukupi kebutuhan nasional.
Untuk beras, total ketersediaan diproyeksikan mencapai 47,26 juta ton dengan kebutuhan tahunan 31,21 juta ton dan stok akhir 16,06 juta ton.
Jagung diproyeksikan memiliki total ketersediaan 23,74 juta ton dengan kebutuhan 16,60 juta ton dan stok akhir 7,14 juta ton. Kedelai memiliki ketersediaan 3,08 juta ton dengan kebutuhan 2,74 juta ton dan stok akhir 344,27 ribu ton.
Sementara bawang merah diproyeksikan memiliki ketersediaan 1,27 juta ton, bawang putih 801,20 ribu ton dan cabai besar 1,01 juta ton.
Untuk pangan hewani, total ketersediaan daging sapi dan kerbau diproyeksikan mencapai 1,13 juta ton dengan kebutuhan 781,25 ribu ton. Daging ayam ras mencapai 5,08 juta ton dengan kebutuhan 3,97 juta ton, sedangkan telur ayam ras 7,27 juta ton dengan kebutuhan 6,48 juta ton.
Gula konsumsi diproyeksikan tersedia 4,31 juta ton dengan kebutuhan 2,83 juta ton, sedangkan cabai rawit mencapai sekitar 970,12 ribu ton dengan kebutuhan tahunan 909,66 ribu ton.
Kepala Divisi Manajemen Logistik Perum BULOG Joko Suryono, menambahkan untuk 2026, pemerintah menetapkan kebutuhan minimal pengadaan beras sebesar 4 juta ton. Selain beras, kebutuhan minimal pengadaan mencakup jagung 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, daging sapi 180 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, daging ayam 12.100 ton, telur ayam 5.000 ton, gula konsumsi 275 ribu ton, minyak goreng 790 ribu kiloliter dan ikan kembung 300 ton.
Dari sisi penyimpanan, BULOG memiliki 503 kompleks gudang dengan 1.523 unit dan kapasitas sekitar 3,813 juta ton. Ditambah gudang non-BULOG sekitar 3,530 juta ton, total kapasitas penyimpanan mencapai sekitar 6,638 juta ton.
Berdasarkan laporan persediaan operasional 9 September 2026, total stok beras BULOG mencapai 4.782.295 ton. Sebanyak 4.775.473 ton merupakan CBP dan 6.822 ton beras komersial. Stok beras dalam negeri mendominasi dengan 4.728.471 ton atau 98,97 persen, sedangkan beras luar negeri tercatat 47.002 ton atau 0,98 persen.
BULOG menjalankan sistem movement untuk memindahkan stok dari gudang pengirim menuju gudang penerima. Sistem tersebut meliputi MOVENAS antar Kantor Wilayah, MOVEREG antar kantor cabang dalam satu wilayah dan MOVELOK dalam satu wilayah operasional.
“Namun demikian, pelaksanaan movement masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain tracking angkutan yang belum optimal, terutama pada moda angkutan laut; lead time pengiriman yang tidak konsisten,” ujar Joko.
