JAKARTA — Rencana Aksi Nasional yang akan digelar di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 terus mendapat perhatian dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat.
Bendahara Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Miftahul Firdaus, pada 24 Agustus 2026 menyampaikan bahwa DPP IMM tidak mengambil posisi untuk menolak maupun mendukung rencana aksi tersebut.
Menurut Miftahul, penyampaian aspirasi di muka umum merupakan bagian dari hak warga negara dalam berdemokrasi. Karena itu, DPP IMM memilih untuk tidak masuk dalam posisi mendukung ataupun menolak aksi, serta menyatakan tetap patuh terhadap arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat juga disebut masih menunggu arahan dari pimpinan masing-masing. Forum Betawi Rempug (FBR) Wilayah Kalibata, misalnya, disebut masih menunggu instruksi pimpinan terkait sikap terhadap rencana aksi 27 Agustus.
Di sisi lain, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) disebut memastikan tidak akan ikut dalam Aksi Nasional 27 Agustus 2026.
Sikap serupa juga muncul dari kalangan tokoh dan masyarakat Betawi. Dalam pertemuan KH. Lutfi Hakim bersama sejumlah tokoh dan masyarakat Betawi, diputuskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam aksi unjuk rasa nasional yang direncanakan berlangsung di depan Gedung DPR RI.
Beragam sikap tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap rencana aksi 27 Agustus 2026 cukup beragam. Ada organisasi yang memilih tidak mendukung maupun menolak, ada yang masih menunggu instruksi pimpinan, sementara sejumlah elemen lainnya memastikan tidak akan terlibat.
Di tengah dinamika tersebut, seluruh pihak diharapkan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga ketertiban, keamanan, dan persatuan nasional.
