Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) DKI Jakarta, Jimmy Fajar atau Jimbong, menilai Polri harus lebih sigap dalam mengantisipasi provokator atau penyusup yang kerap memicu kerusuhan dalam aksi unjuk rasa.
Masukan tersebut ia sampaikan merespons peristiwa aksi massa di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, dan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, pada 25-30 Agustus 2025, yang sempat berujung ricuh. Aksi tersebut awalnya menuntut pembubaran DPR RI, namun kemudian bergeser ke isu pembenahan Polri setelah adanya korban jiwa.
Menurut Jimbong, situasi yang akhirnya bisa kembali terkendali tidak lepas dari kesadaran masyarakat menjaga ketertiban di lingkungannya masing-masing. Warga disebut mulai menyadari bahwa kerusuhan bukan dilakukan oleh massa setempat, melainkan dipicu oleh pihak luar.
“Situasi kondusif dikarenakan kesadaran masyarakat menjaga wilayahnya masing-masing dan mereka sudah bisa memahami bahwa kerusuhan itu bukan berasal dari warga sekitar, melainkan orang-orang luar yang melakukan provokasi,” ujar Jimbong, Senin (30/9).
Ia menekankan, dalam mengamankan aksi, Polri harus fokus melindungi peserta unjuk rasa agar dapat menyampaikan aspirasi secara damai tanpa gangguan pihak yang ingin membuat kericuhan.
“Polri seharusnya menugaskan anggotanya untuk mengidentifikasi orang-orang yang menyusup dalam barisan aksi dan segera mengamankan mereka. Tugas Polri adalah mencegah penyusup tersebut melakukan provokasi terhadap peserta aksi,” tutup Jimbong.
