Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurniansyah, menyatakan bahwa polemik seputar keaslian ijazah Presiden Joko Widodo tidak akan pernah berujung pada putusan hukum yang menyatakan ijazah tersebut palsu.
Menurutnya, selain tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum, isu ini sarat dengan kepentingan politik yang sangat besar.
“Pertama begini ya ijazah Jokowi itu dipastikan asli maksudnya dipastikan asli itu tidak akan mungkin Polri atau andai saja lanjut sampai ke pengadilan diputus palsu tidak akan mungkin Kenapa karena memiliki dampak politik yang besar ini berkaitan dengan legitimasi KPU,” ujar Dedi, Jumat (23/5/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika benar ijazah itu dianggap palsu oleh institusi hukum, maka hal itu akan mengguncang posisi Jokowi sebagai mantan pejabat publik dan sekaligus merusak legitimasi institusional negara, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan dan validitas dokumen kependudukan serta pendidikan.
Dedi juga menyoroti urgensi pengajuan gugatan terhadap keaslian ijazah tersebut. Dalam sistem hukum politik Indonesia, gugatan semacam ini seharusnya hanya bisa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Namun faktanya, menurut Dedi, tak ada satu pun unsur masyarakat yang dapat dibuktikan mengalami kerugian dari keberadaan atau keabsahan ijazah Jokowi.
“Tidak ada yang dirugikan secara langsung dengan ijazah Jokowi bahkan andai ijazah Jokowi tidak memiliki ijazah sekalipun juga tidak akan ada yang dirugikan termasuk juga para penggugat,” tegasnya.
Dalam pandangan Dedi, isu ijazah ini justru lebih menyerupai permainan politik dua sisi mata pisau. Di satu sisi, para penggugat tampak memiliki tendensi personal atau ketidaksukaan terhadap Jokowi, yang bisa saja muncul karena perbedaan latar belakang, ideologi, atau pilihan politik. Namun di sisi lain, gugatan ini malah bisa memberi keuntungan politik bagi Presiden Jokowi.
“Jokowi justru memanfaatkan momen ini untuk memperkuat citranya. Ia tampil sebagai tokoh yang seolah-olah dimusuhi dan ditindas, karakter yang sejak lama ia bangun sejak menjabat Wali Kota Solo,” kata Dedi.
Efeknya terlihat jelas dalam survei-survei nasional terbaru. Popularitas Jokowi tetap tinggi, bahkan berada di posisi teratas sebagai tokoh paling populer di Indonesia, mengalahkan tokoh lain seperti Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih.
Dedi menambahkan bahwa kasus ini lebih banyak bernuansa politik dibanding hukum murni. Isu administratif yang dijadikan alat untuk menyerang, justru berubah menjadi panggung penguatan politik bagi sosok yang diserang.
“Artinya Jokowi sebetulnya diuntungkan dengan adanya gugatan ini satu sisi Jokowi tetap popular, juga Jokowi juga bisa menempatkan dirinya sebagai kelompok yang seolah-olah dimusuhi,” pungkas Dedi.
